Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Pemerintah Bantu Dongkrak Penjualan APLN hingga Tumbuh 160%
Jakarta: PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatat tren penjualan produk properti terus meningkat. Hal ini tercermin pada penjualan dan pendapatan usaha APLN yang naik sekitar 160 persen menjadi Rp1,2 triliun pada kuartal I-2022 (year on year), dimana sekitar Rp800 miliar berasal dari marketing sales properti. “Pemerintah menjadikan properti sebagai pendorong tren percepatan pemulihan […]
-
Jokowi: Bodoh Sekali Kalau Uang Dikumpulkan dari Pajak Kemudian Dibelanjakan Produk Impor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal APBN yang seringkali masib dibelanjakan produk impor, sehingga hal itu tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Jokowi pun kembali mengucapkan kata “bodoh”. Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). […]
-
Mengenal Pajak Royalti, Definisi, Tarif, dan Pemotongannya
Sebagai warga negara, baik orang pribadi maupun badan usaha, memiliki kewajiban membayar pajak. Pungutan pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk orang pribadi, kewajiban membayar pajak ini dikenakan untuk semua profesi tidak terkecuali. Salah satu profesi yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah pekerjaan di sektor kreatif, seperti penulis dan musisi. Salah […]
-
Kabar Baik! Sri Mulyani Gratiskan Pajak Khusus Kategori Ini
Jakarta – Sejak 1 April 2022, pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan pembebasan PPh final 0,5% bagi UMKM. “Kebijakan ini adalah implementasi UU HPP untuk memberikan asas keadilan dan mendorong UMKM […]
-
Faisal Basri soal Pajak Karbon: Nyawa dan Masa Depan Dihargai 30 Perak
Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik minimnya pajak karbon yang akan berlaku di Indonesia. Pemerintah menetapkan pajak karbon Rp30per kilogram (Kg) karbondioksida ekuivalen (CO2e). Faisal mengungkapkan penerapan pajak karbon sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedianya, pajak tersebut dipungut sejak 1 April lalu. Namun, pemerintah terus menunda penerapannya. “30 rupiah itu pun ditunda dan itu hanya […]
Got any book recommendations?
WA only