Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sebut Dividen Dapat Bebas Pajak Berkat UU Cipta Kerja
Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri menjadi bebas pajak seiring dengan berlakunya ketentuan perpajakan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Estu Budiarto mengatakan dividen yang dikecualikan dari objek pajak sebelum UU Cipta Kerja ialah dividen diterima dari perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh wajib pajak badan […]
-
Ada Proyek Jembatan, Petugas Turun ke Lapangan Gali Potensi Pajak
KP2KP Tilamuta mengadakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) pada proyek pengadaan pengganti jembatan Latula di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo pada 3 Agustus 2022. Pelaksana KP2KP Tilamuta Ganang Baskara mengatakan KPDL ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung di lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. “Selain mengumpulkan informasi proses […]
-
Staf Kemenkeu Klaim UU Cipta Kerja Dorong Investasi dan Penerimaan Pajak
Penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diklaim bisa menarik lebih banyak investasi serta sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. “Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat menarik investasi dan mendorong kepatuhan pajak sehingga ada penerimaan negara. Kemudahan dalam UU Cipta Kerja diharap juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, […]
-
Kemenkeu Terus Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Beri Kepastian Hukum
Jakarta – Pemerintah terus melakukan sosialisasi isi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Undang-Undang ini telah disahkan pada tahun lalu. Terbaru, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang diwakili oleh Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia melakukan sosialisasi bidang perpajakan di Surabaya. Oza Olavia mengatakan UU Cipta Kerja disusun guna meningkatkan penerimaan perpajakan sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu dilakukan […]
-
Korlantas Usul Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan
Jakarta. Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan. Usulan itu bertujuan menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar patuh membayar pajak. “Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Menurut Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus dalam […]
Got any book recommendations?
WA only