Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agar pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen. Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom […]
-
Soal Insentif Kenaikan Pajak Hiburan, Pemprov DKI: Masih Diformulasikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menentukan insentif atas kenaikan pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait aturan insentif tersebut. “Iya masih diformulasikan ya,” ucap Lusi ditemui Media Indonesia di Balai Kota, Senin, 29 Januari 2024. Sementara itu, […]
-
Tarif PPN Naik Jadi 12 Pesen pada 2025, Ini Saran Ekonom
JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen tetap berlaku pada tahun ini. Kendati begitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025. Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan […]
-
PPN Rumah Kembali Ditanggung Pemerintah, PMK Baru Segera Terbit
JAKARTA, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan PMK yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun mulai pada masa pajak Januari hingga Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PMK 120/2023 memang hanya mengatur pemberian insentif PPN rumah DTP pada masa pajak November hingga […]
-
Sejumlah Daerah Ini Sudah Ajukan Insentif Pajak Hiburan, Ada Bali dan Jawa Barat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sejumlah daerah yang telah mengajukan insentif pajak hiburan. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 9 00.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada, Kepala Daerah memiliki kewenangan yang diberikan UU HKPD untuk melakukan pengurangan […]
Got any book recommendations?
WA only