Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sebut Pemblokiran Situs Bisa Hambat Penarikan Pajak Digital
Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sejumlah platform digital yang belum mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berpotensi menghambat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital. Hingga kini, sudah ada ratusan perusahaan penyedia produk digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dihimpun Kominfo dengan daftar perusahaan yang ditunjuk […]
-
Pemungut PPN PMSE Diblokir Kominfo, Ditjen Pajak Bakal Koordinasi
Warga menggunakan aplikasi media sosial Instagram di Jakarta, Senin (18/7/2022). Kemenkominfo akan memblokir beberapa aplikasi terkait adanya pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo mengenai pemungut PPN PMSE yang diblokir karena tidak memenuhi ketentuan Permenkominfo 5/2020. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan untuk saat ini belum […]
-
Survei Indikator: Perempuan Lebih Taat Lapor SPT Tahunan dan Bayar Pajak
Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa wajib pajak perempuan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih taat menyampaikan SPT Tahunan dan membayar pajak dibandingkan wajib pajak laki-laki yang memiliki NPWP. Hasil tersebut diperoleh dari survei nasional yang dilakukan pada periode 9-12 Juli 2022 melalui telepon dengan 1.246 sampel responden. Direktur Eksekutif Indikator […]
-
Steam hingga Epic Games Diblokir, Kominfo Belum Komunikasi dengan Ditjen Pajak
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum membahas ihwal pemblokiran platform digital yang tak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) dengan Direktorat Jenderal Pajak. Padahal, beberapa platform yang ditutup aksesnya sejak 30 Juli 2022 itu milik perusahaan yang ditugasi oleh Ditjen Pajak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Platform-platform itu di antaranya […]
-
NIK Sebagai NPWP, DJP Tegaskan Lagi Tidak Semuanya Harus Bayar Pajak
JAKARTA, Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali menegaskan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi tidak berarti membuat seluruh masyarakat harus membayar pajak. Suryo mengatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah ada saat ini. Kewajiban pembayaran pajak masih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Apakah […]
Got any book recommendations?
WA only