Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jelang Penggunaan NIK sebagai NPWP, Ditjen Pajak Lakukan Validasi Data
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan validasi NIK dan NPWP diperlukan untuk mendukung penggunaan NIK sebagai NPWP. “Karena ada juga yang masih double NPWP, atau NIK-nya […]
-
NIK Akan Jadi NPWP, Bagaimana Keamanan Data Wajib Pajak?
JAKARTA. Pemerintah akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem pembayaran pajak. Rencana ini akan dilakukan pada tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan addendum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Muatan addendum ini mengenai pertukaran atau penggunaan […]
-
Tax Haven hingga Proses Rumit, Pengamat Pajak Ungkap Penyebab Sulitnya Repatriasi PPS
JAKARTA — Masih rendahnya nilai harta repatriasi atau yang ditarik masuk ke dalam negeri melalui program pengungkapan sukarela atau PPS dinilai karena sejumlah faktor, mulai dari kenyamanan wajib pajak menyimpan aset di negara safe haven hingga rumitnya proses repatriasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hingga Minggu (5/6/2022) pukul 23.00 WIB, nilai harta repatriasi dari […]
-
Usulan YLKI: Pajak Kendaraan Dihapus, Penerbitan SIM Dialihkan ke Kemenhub
JAKARTA. Ada usulan agar pajak kendaraan dihapus dan dialihkan ketika pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM). Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi . Ia juga mengusulkan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dialihkan dari Kepolisian RI ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Usulan atau masukan itu ditujukan kepada Komisi V DPR RI yang […]
-
Sisa 23 Hari Lagi, 63.508 Wajib Pajak Sudah Ikut Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA. Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah. Hingga Selasa (7/6), Tax Amnesty telah diikuti oleh 63.508 wajib pajak dengan 74.675 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 13,18 triliun dari total pengungkapan […]
Got any book recommendations?
WA only