Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kenaikan PPN Jadi Beban Baru Sektor Properti
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Lantas, bagaimana pengaruh kenaikan PPN terhadap sektor properti? “Kurang kondusif, terutama di situasi sekarang ini properti sedang mulai bergerak,” kata Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam paparannya, Rabu, 6 April 2022. Menurut Ferry, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan properti […]
-
Tarif PPN 11 Persen Jamin Keadilan dan Stabilitas, Ini Alasannya
Pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen diarahkan untuk menghadirkan rezim pajak yang adil dan kuat. Hal itu ditungkapkan Didik Yandiawan, Penyuluh Pajak di KPP Madya Jakarta Timur, terhadap ramainya perbincangan publik ihwal pemberlakuan tarif PPN mulai 1 April 2022 yang merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU […]
-
Pinjol hingga E-Wallet Kena Pajak Mulai 1 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan teknologi finansial (fintech) mulai 1 Mei 2022. Layanan itu mulai dari pinjol hingga dompet elektronik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam Pasal 6 beleid itu disebutkan PPN […]
-
Pengamat: Belanja Perpajakan Tahun Ini Naik Jadi Rp 275 Triliun
JAKARTA. Pemerintah melanjutkan insentif perpajakan pada tahun ini. Kebijakan ini agar tetap menjaga kestabilan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pemberian insentif perpajakan tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan belanja perpajakan atau tax expenditure. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memproyeksi, belanja perpajakan pemerintah selama 2022 akan sebesar Rp 275 triliun. Proyeksi ini naik dari […]
-
Ditjen Pajak Beberkan Penyebab Bukti Potong Tidak Masuk ke Sistem
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa dalam layanan aplikasi e-form terkadang bukti pemungutan/pemotongan belum otomatis masuk dalam sistem otoritas. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Sebagai informasi, data pelaporan pajak yang terdapat dalam aplikasi e-form antara lain bukti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan sebagainya. “Perlu diingat bahwa […]
Got any book recommendations?
WA only