Mindblown: a blog about philosophy.
-
Crazy Rich AS Bakal Kena Pajak Jumbo, Elon Musk Wajib Setor Rp 715 T
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menaikkan tarif pajak untuk orang-orang terkaya di negara itu. Rencananya besaran pajak penghasilan untuk konglomerat AS mencapai 20%. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran dan akan membidik 700 miliarder di negara tersebut. Ini artinya investor Warren Buffett, bos Tesla Elon Musk dan pendiri Amazon Jeff Bezos akan merasakan dampak […]
-
Yogyakarta Terapkan Penghapusan Denda Sejumlah Pajak Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan penghapusan denda tunggakan untuk sejumlah pajak daerah sebagai bagian dari kebijakan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. “Kebijakan penghapusan denda tunggakan untuk sejumlah pajak daerah ini baru diberlakukan satu kali ini. Harapannya bisa meringankan wajib pajak karena tidak perlu membayar sanksi denda,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) […]
-
Jelang Tenggat Waktu SPT WP Orang Pribadi, DJP Tambah Kapasitas Server
Ditjen Pajak (DJP) melakukan sejumlah langkah untuk memitigasi lonjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 secara online menjelang tenggat waktu pada 31 Maret 2022. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan salah satu strategi yang dilakukan ialah menambah kapasitas server pada DJP Online. Menurutnya, saat ini sistem DJP telah siap untuk melayani lonjakan pelaporan SPT Tahunan. “Kesiapan […]
-
Pengumuman! Pajak Karbon Ditunda Sampai Juli 2022
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menunda penerapan pajak karbon, dari yang tadinya 1 April 2022 menjadi Juli 2022. “Di tengah peraturan konsisten dengan satu dan lain, ruang menunda pajak karbon, Semula 1 April 2022 dan tunda ke Juli 2022,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022) […]
-
Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi Juli 2022
Pemerintah akan menunda penerapan pajak karbon dari yang semula mulai berlaku 1 April 2022 menjadi bulan Juli 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan, penundaan dilakukan lantaran pemerintah ingin menyiapkan aturan turunan yang konsisten dan baik. Pasalnya, aturan turunan pajak karbon perlu mengharmonisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 […]
Got any book recommendations?
WA only