Mindblown: a blog about philosophy.
-
Setelah SPPT PBB Disebar, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan Pajak
PALOPO, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo akan menggencarkan upaya penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun ini. Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengaduan Bapenda Kota Palopo Agus Mandasini mengatakan banyak wajib pajak yang saat ini masih menunggak PBB. Bahkan, terdapat tunggakan pajak yang mencapai 4 tahun. “Kami tetap […]
-
Kerangka Aturan Pajak Minimum Global Terbit, Indonesia Bersiap Adopsi
Diterbitkannya model rules sekaligus commentary atas Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) memberikan basis bagi setiap yurisdiksi untuk mulai menyusun ketentuan domestik pajak korporasi minimum global. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan peraturan pemerintah (PP) yang mengadopsi Pilar 2 akan diselesaikan dalam waktu dekat. “Jadi di tingkatan undang-undangnya sudah tercantum […]
-
Harga Minyak Sawit Melonjak, Malaysia Dapat Setoran Pajak Lebih Besar
Pemerintah Malaysia memperkirakan penerimaan dari windfall tax akan melampaui RM1 miliar atau setara dengan Rp3,4 triliun tahun ini seiring dengan melonjaknya harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Datuk Zuraida Kamaruddin mengatakan pemerintah juga akan memperoleh tambahan penerimaan perpajakan dari industri dan ekspor minyak kelapa sawit yang diprediksi […]
-
Sri Mulyani: RI butuh Rp3.460 triliun untuk kurangi emisi karbon
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp3.460 triliun atau sekitar Rp266 triliun per tahun hingga 2030 dalam rangka mengurangi emisi karbon. “Kami memperkirakan biayanya akan menjadi sekitar Rp3.460 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun per tahun hingga 2030,” katanya dalam Webinar S20 bertajuk Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Transisi Energi Berkeadilan di […]
-
Kemenkeu Tegaskan Tidak Semua PPN Barang dan Jasa Naik Menjadi 11 Persen
Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengingatkan, kenaikan PPN ini tidak berlaku untuk semua jenis barang. Ada beberapa produk yang justru mendapatkan pembebasan PPN. “Semua barang mau dipajakin itu tidak betul. Barang kebutuhan […]
Got any book recommendations?
WA only