Mindblown: a blog about philosophy.
-
Setoran Program Pengungkapan Sukarela Capai Rp2,83 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pajak penghasilan (PPh) final yang dikumpulkan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp2,83 triliun sejak 1 Januari 2022. Dilansir Medcom.id dari laman resmi DJP, Kamis, 10 Maret 2022, sebanyak 20,964 wajib pajak telah mengikuti PPS ini. Total harta bersih yang telah diungkapkan oleh para wajib pajak ini mencapai Rp27,39 triliun. Nilai harta bersih tersebut terdiri […]
-
Lama Tak Naik, Pemkot Sukabumi Gencarkan Sosialisasi Rasionalisasi NJOP PBB
Pemkot Sukabumi terus menggencarkan sosialisasi terkait rasionalisasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebab sudah sejak lama NJOP tidak mengalami kenaikan sehingga memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu upanya melalui Kegiatan Nganjang ka Kelurahan (Ngakeul) di Kecamatan Citamiang untuk ketua RT/RW di Kelurahan Tipar, Selasa (8/3/2022). Momen ini juga […]
-
Kemenkeu Diminta Tingkatkan Kemudahan Pelaporan SPT Wajib Pajak
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kesadaran masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bukti telah membayar pajak perlu terus ditingkatkan sehingga pelaporan SPT sesuai dengan target pemerintah. “Sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi yang pegawai merasa bahwa mereka sudah membayar pajak tiap bulan melalui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 […]
-
Tarif PPN 11%
TARIF pajak pertambahan nilai direncanakan naik menjadi 11% dari 10% mulai 1 April 2022. Namun, pemerintah masih menimbang-nimbang lagi. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih dalam ketidakpastian, juga dalam kondisi harga pangan yang masih tinggi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya masih mengkaji penerapan PPN 11% tersebut, juga […]
-
Pemda Masih Belum Bisa Pungut Opsen Pajak Kendaraan, Ini Kata Kemenkeu
DEMAK – Kementerian Keuangan menegaskan pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masih harus menunggu peraturan pemerintah (PP). Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan PP yang memerinci opsen PKB dan BBNKB belum diterbitkan pemerintah. Untuk itu, pelaksanaan pajak daerah tetap dilakukan sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah […]
Got any book recommendations?
WA only