Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemkot Semarang Naikkan Besaran Pajak Bumi dan Bangunan
Pemerintah Kota Semarang menaikkan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai salah satu upaya mendorong pendapatan daerah. “Sudah hampir 3 tahun ini PBB tidak naik,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Kamis (17/2/2022). Menurut dia, pembangunan Kota Semarang membutuhkan pendapatan yang besar di mana penerimaan terbesar yang berasal dari pajak juga naik. Ia menyebut kenaikan PBB nantinya […]
-
Siap-Siap, Pajak Bumi dan Bangunan di Semarang Tahun Ini Naik!
Bagi anda warga Kota Semarang harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun ini Pemkot Semarang akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tentunya berimbas pada kenaikan pembayaran PBB.Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi beralasan pembangunan yang dilakukan membutuhkan pendapatan yang besar. Salah satu pendapatan yang bisa diandalkan berasal […]
-
Penjualan Mobil Masih Bisa Menanjak
JAKARTA. Penjualan mobil di awal tahun belum kencang. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap penjualan otomotif berangsur menguat hingga akhir tahun 2022. Selama Januari 2022, penjualan mobil wholesales (dari pabrikan ke diler) sebanyak 84.062 unit. Jumlah ini lebih rendah 13,04% month-on-month (mom) dibandingkan posisi Desember 2021 sebanyak 96.673 unit. Namun, realisasi ini lebih tinggi […]
-
Thailand Potong Pajak Solar
BANGKOK. Kabinet Thailand pada hari Selasa (15/2) setuju memotong pajak solar sebesar THB 3 baht atau US$ 0,0928 per liter selama tiga bulan, dari THB 5,99 saat ini. Kebijakan tersebut membantu mengurangi dampak dari harga energi yang tinggi. Menteri Keuangan Thailand, Arkhom Termpittayapaisith mengatakan pada konferensi pers kemarin, pemotongan pajak mengurangi pendapatan sebesar THB 17 […]
-
Wajib Pajak Tak Tanggapi SP2DK, Kepala KPP Bisa Ambil 3 Tindakan Ini
Wajib pajak yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diminta untuk memberikan tanggapan, baik secara langsung maupun secara tertulis. Batas waktu yang diberikan untuk menanggapi SP2DK ditetapkan selama 14 hari setelah SP2DK dikirim. Apabila wajib pajak tidak memberi tanggapan, kepala KPP dapat mengambil 3 tindakan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Pajak No. […]
Got any book recommendations?
WA only