Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tak Ikut Pengampunan Pajak, Siap-siap Konsekuensinya!
Direktorat Jendra Pajak Kementerian Keuangan sejak 1 Januari 2022 telah memulai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program yang banyak disebut tax amnesty jilid 2 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengukapan Sukarela Wajib Pajak.PMK tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah diterbitkan pada 23 Desember 2021 […]
-
32 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi PPh Nyaris Rp1 Triliun
JAKARTA — Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp935,12 miliar setelah 32 hari pelaksanaan program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Kamis (27/1/2022), terdapat 9.577 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 10.506 surat keterangan dari seluruh peserta sejak PPS berlaku pada 1 Januari 2022. Total nilai […]
-
Sebulan, 9.545 Wajib Pajak Ikut Program Pengungkapan Sukarela
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 9.545 wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Genap sebulan program ini dijalankan sejak 1 Januari lalu, jumlah pajak penghasilan (PPh) final yang telah disampaikan mencapai Rp931,18 miliar. Dilansir Medcom.id dari laman resmi DJP, Selasa, 1 Februari 2022, total harta bersih yang telah diungkapkan oleh para wajib pajak ini mencapai […]
-
OJK Setor Pajak & Sisa Anggaran Lebih dari Rp 450 M di 2021
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyetor kewajiban perpajakan dan sisa anggaran 2021 kepada negara senilai Rp 457,5 miliar. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, hal ini dilakukan karena OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Dia menyebutkan, setoran kepada negara tersebut terdiri dari kewajiban Penerimaan Negara […]
-
Sri Mulyani Siap Rilis Aturan Insentif Pajak PPnBM dan PPNDTP Properti
Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) segera diwajibkan membuat surat pemberitahuan perolehan atau pengeluaran barang kena pajak atau jasa kena pajak (PPBJ). Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bonarsius Sipayung, mengatakan ketentuan baru ini disusun untuk memperkuat adiministrasi perpajakan kawasan bebas. “Jadi surat penyerahan […]
Got any book recommendations?
WA only