Mindblown: a blog about philosophy.

  • Fasilitas Bea Cukai Impor Vaksin Covid-19 Diestimasi Rp2,46 Triliun

    Fasilitas Bea Cukai Impor Vaksin Covid-19 Diestimasi Rp2,46 Triliun

    Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan dari fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 pada 2020-2022 mencapai Rp2,46 triliun. Berdasarkan pada informasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 diberikan berdasarkan PMK 188/2020. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 26 November 2020. “Tujuan kebijakan perpajakan [untuk] meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bunyi Laporan […]

  • Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Nihil

    Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Nihil

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) rupanya masih sepi peminat. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2022, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2022 masih tercatat Rp 0. Pun, pada tahun 2019 hingga 2021 nilai estimasi belanja perpajakan masih […]

  • Pemerintah Targetkan Rasio Pajak 2024 Sebesar 9,55%, Lebih Rendah dari RPJMN

    Pemerintah Targetkan Rasio Pajak 2024 Sebesar 9,55%, Lebih Rendah dari RPJMN

    Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan indikator rasio pajak pada tahun politik 2024 di rentang 8,59% hingga 9,55% terhadap produk domestik bruto (PDB). Indikator yang dimuat dalam Laporan Tahunan DJP 2022 yang baru saja rilis pada pekan lalu, menyantumkan bahwa target tersebut naik dari target 2023 di rentang 8,59%-9,55%. Melihat lebih lanjut, target tersebut […]

  • Ini Konsekuensi yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan

    Ini Konsekuensi yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat yang masuk kategori wajib pajak (WP) untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya mempermudah proses administrasi perpajakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, NIK akan dijadikan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024. […]

  • 59,56 Juta Wajib Pajak Sudah Padankan NIK dan NPWP

    59,56 Juta Wajib Pajak Sudah Padankan NIK dan NPWP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga 7 Desember 2023, sebanyak 59,56 juta wajib pajak sudah melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Angka ini terbagi dalam 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh wajib pajak. “Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52% dari total wajib pajak […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only