NEWS
-
Kemenkeu: Draf Perpres Pengadilan Pajak Siap Diharmonisasi
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merampungkan draf peraturan presiden (perpres) mengenai pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung (MA). Saat ini, pemerintah bersiap melanjutkan proses penyusunan regulasi tersebut ke tahap harmonisasi sebelum ditetapkan. Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengatakan proses penyusunan perpres tersebut telah melalui konsultasi dengan para pemangku […]
-
The Fed Masih Dibayangi Inflasi, Bagaimana Prospek Pasar Kripto?
Pasar kripto masih menghadapi ketidakpastian seiring arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve atau The Fed, yang bergantung pada perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi. Risiko inflasi masih menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Dalam risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dirilis pada 7 Oktober 2026, mayoritas pejabat The Fed menilai […]
-
Suahasil Minta Pencairan Restitusi Pajak Industri Padat Karya-UMKM Dipercepat
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto untuk segera mencairkan restitusi pajak. Pengembalian hak kepada wajib pajak tersebut diberikan kepada sektor-sektor yang mendongkrak perekonomian, seperti industri padat karya, UMKM. Suahasil bahkan meminta agar restitusi pajak dibayarkan kepada hak wajib pajak (WP) secepat mungkin. “Saya telah memberikan instruksi […]
-
Masih Selaraskan Data, DJP Laporkan Kinerja PPN SPP-TDLN Bulan Depan
JAKARTA. Mekanisme pemungutan PPN melalui sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) serta pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace telah berjalan sejak awal Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Ditjen Pajak (DJP) akan mengumumkan penerimaan yang dihimpun melalui kedua mekanisme tersebut pada November 2026. Menurutnya, otoritas pajak perlu menyelaraskan data penerimaan […]
-
Penerimaan Cukai Melemah, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Fiskal Tembakau
Sampai dengan September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hanya mampu mengantongi Rp 240,28 triliun dari cukai. Angka ini hanya 71,51% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian yang jauh di bawah target itu mendapatkan sorotan dari Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia. Ia menilai pelemahan penerimaan cukai, […]
WA only