Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23? DJP: Sesuai Channel Pelaporan Normal
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan mengenai saluran yang digunakan untuk pelaporan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan sesuai dengan saluran (channel) pelaporan normalnya. Jika pada pelaporan normal menggunakan e-SPT, penyampaian pembetulan juga menggunakan saluran tersebut. “Untuk pelaporan pembetulan SPT Masa […]
-
Laporan Tax Ratio 2023, Beneran Melempem Bu Sri Mulyani?
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan harga komoditas energi tahun ini tidak akan setinggi tahun lalu. Berimbas terhadap melempemnya penerimaan perpajakan. Sehingga membuat penerimaan pajak akan melorot, dan pada akhirnya rasio pajak Indonesia pada tahun ini ikut melempem. “Kita tahu harga komoditas tidak akan setinggi pada 2022. Sehingga APBN dari pendapatan cukup konservatif, sehingga pada […]
-
Tak Penuhi Target Penurunan Emisi, Siap-Siap Kena Pajak Karbon
Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi pembuangan emisi gas rumah kaca (GRK), diantaranya melalui kebijakan perdagangan karbon dan rencana pengenaan pajak karbon. Mekanisme perdagangan karbon sendiri resmi dimulai untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara, yang aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2022, tentang Tata Cara Penyelenggaraan […]
-
Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ihwal pemberian izin usaha dan kemudahan berusaha di IKN sudah rampung digodok dan bahkan telah ditandatangani. “RPP IKN tentang insentif pajak kemudahan berusaha telah selesai, udah diteken,” tutur Bahlil saat ditemui di kantor BKPM Jakarta Selatan pada Selasa, 24 Januari 2023. Bahlil mengatakan aturan itu […]
-
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Didakwa Terima Rp29 Miliar dan TPPU
erikat setara Rp1.250.000.000 sehingga jumlahnya Rp3.737.500.000. Selain itu, terdakwa juga melakukan penerimaan yang berkaitan dengan jabatannya dengan total Rp25.767.667.100 sehingga total yang diterima terdakwa seluruhnya sejumlah Rp29.505.167.100,” ungkap jaksa. Atas perbuatannya ini, Angin didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 […]
Got any book recommendations?
WA only