Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan
Masyarakat perlu mengingat kembali bahwa pendaftaran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Bea Cukai maksimal dilakukan pada 60 hari sejak kedatangan di Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai PER-13/BC/2021. Pasal 10 beleid tersebut menyampaikan bahwa penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang […]
-
Tak Hanya di IKN, Insentif Pajak Juga Bakal Berlaku di Daerah Mitra
Beragam insentif perpajakan akan diberikan kepada pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga di daerah mitra. Merujuk pada buku One Map, One Planning, One Policy (1 MPP) yang dirilis pemerintah, daerah mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan superhub ekonomi IKN. “Kehadiran superhub ekonomi IKN […]
-
Pemulihan Ekonomi Bergulir, Penerimaan PPN Moncer
Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak April 2022, memberi tambahan terhadap penerimaan pajak. Pada Oktober 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 7,62 triliun. Tambahan ini bahkan merupakan yang terbanyak bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. “Tambahan penerimaan pada Oktober 2022 ini kelihatannya jauh lebih […]
-
Indramayu genjot penerimaan pajak capai Rp147 miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan diharapkan target pajak Rp147 miliar bisa terpenuhi. “Kami terus mengoptimalkan PAD khususnya dari pajak daerah. Secara keseluruhan pada tahun 2022 target pajak di Indramayu mencapai Rp147 miliar,” kata Bupati Indramayu Nina Agustina di Indramayu, Senin. Nina mengatakan dengan mengoptimalkan […]
-
Pengusaha Sebut Pemberian Insentif PPh 21 Bisa Redam Gelombang PHK
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan bahwa pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (PPh 21 DTP) diyakini bisa meredam terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ibaratnya, PPh 21 yang seharusnya dibayarkan ke kas negara, dialihkan menjadi dibayarkan secara […]
Got any book recommendations?
WA only