Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara
Guna mengatasi persoalan emisi karbon, Pemerintah Denmark berupaya melakukan berbagai cara, termasuk mendalami usulan terkait dengan pengenaan pajak pajak transportasi udara. Dalam sebuah rapat yang dilangsungkan di Copenhagen, Menteri Iklim dan Energi Dan Jorgensen menyatakan perjalanan udara telah berkontribusi banyak terhadap perubahan iklim. Meski demikian, penerbangan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. “Anda harus […]
-
Canggihnya Sistem Pajak RI, Kejar Pengemplang Bisa Sat Set
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengarap pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS) yang serba canggih. Pembaruan core tax ini ditargetkan rampung akhir tahun ini dan dapat dijalankan penuh pada 1 Januari 2024. Sistem core tax baru ini nantinya akan menggeser 21 proses bisnis pelayanan pajak dari manual […]
-
DPR Diminta Bahas Lagi RUU Konsultan Pajak
Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002-2011 Yunus Husein, mengimbau seluruh asosiasi konsultan pajak di Indonesia bersatu untuk mendukung lahirnya undang-undang konsultan pajak. Dengan demikian, ini akan memberikan peluang besar dalam keberhasilan menggoalkan Reancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang pembahasannya sudah bertahun-tahun mandek di DPR. Demikian dikatakan Yunus saat penyampaian […]
-
NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP
Dirilisnya Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak pada 1 April 2022 lalu mengubah ketentuan soal Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai. Beleid tersebut tidak lagi mengatur tentang keharusan bagi pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengembalikan NSFP yang tidak terpakai ke KPP. Dengan begitu, sejak berlakunya PER-03/PJ/2022 NSFP yang tidak terpakai tidak perlu […]
-
e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan
Ditjen Pajak (DJP) memastikan rencana penunjukan penyedia platform e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak tidak akan memberatkan pemilik platform. Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan terdapat 2 prinsip yang menjadi pedoman DJP dalam menyusun aturan teknis soal penunjukan penyedia e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Dua prinsip tersebut antara lain […]
Got any book recommendations?
WA only