Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengawasan Wajib Pajak oleh DJP, Tidak Dimungkinkan Lagi Secara Manual
JAKARTA, Jumlah wajib pajak dan pengawasan menjadi bagian dari sejumlah alasan bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam pengembangan compliance risk management (CRM) dan business intelligence (BI). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dahulu, jumlah wajib pajak sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut, pada masa-masa tersebut, DJP masih bisa melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak […]
-
Cek di Sini! Daftar Perubahan Ketentuan Perpajakan dalam UU HPP
JAKARTA, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengubah dan menambah sejumlah aturan perpajakan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Cukai. Demi membantu wajib pajak memahami perubahan dan penambahan ketentuan perpajakan dalam UU HPP, Perpajakan ID menyajikan tabel komparasi antara UU HPP dengan […]
-
Insentif PPnBM Capai Rp 385 Miliar hingga Juni 2022
Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 385 miliar hingga Juni 2022. Insentif ini diberikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif di tengah pandemi Covid-19. “Sampai Juni 2022 yang dimanfaatkan untuk insentif PPnBM kendaraan bermotor senilai Rp 385 miliar,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dalam Konferensi […]
-
Sri Mulyani sebut penerimaan pajak tumbuh 55,7 persen di Juni 2022
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penerimaan pajak sampai Juni 2022 mencapai Rp868,3 triliun atau tumbuh 55,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Hingga semester I 2022 penerimaan pajak mencapai Rp868,3 triliun atau capai 58,5 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers dari APBN […]
-
Digitalisasi Dinilai Memberikan Manfaat Dalam Hal Efektivitas Sistem Perpajakan
Digitalisasi layanan pajak dinilai akan memberikan manfaat dalam hal efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan. Salah satu program layanan berbasis digital yang banyak dikenal ialah digitalisasi layanan pajak dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI. ”Mengutip Dirjen Pajak Suryo Utomo, mulai awal 2024, pemerintah akan menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital secara menyeluruh,” ujar pemilik […]
Got any book recommendations?
WA only