Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bos Pajak: Kalau Mau Hidup Tenang, Ikut Tax Amnesty II
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menekankan kepada seluruh wajib pajak untuk ikut program pengampunan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Jika tidak maka hidupnya tak akan nyaman. Ini berlaku untuk semua harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Harta ini yang diperoleh hingga tahun pajak 2020. “Kalau mau […]
-
Pemerintah Kantongi Rp 2,84 Triliun dari PPS Pajak Tax Amnesty II
Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, nilai bersih yang dilaporkan dalam program pengungkapan sukarela pajak atau PPS pajak hingga Kamis (10/3/2022) mencapai Rp 27,39 triliun. Angka raihan dari program yang disebut juga tax amnesty jilid II ini terkumpul berasal dari 20.964 wajib pajak (WP), dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disetor Rp 2,84 triliun, dan harta komitmen investasi sebesar Rp […]
-
Menkeu Minta WP Tak Mepet Ikut Tax Amnesty: Mau Taubat Jangan Last Minute!
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan wajib pajak untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Masih ada kesempatan sampai 30 Juni 2022, sejak dimulai 1 Januari 2022. Berbeda dengan tax amnesty jilid I, jilid II ini tarif yang diberikan tetap sama selama periode berlangsung. Meski begitu, Sri Mulyani mengimbau […]
-
Dapat Warisan Belum Lapor di SPT, Harus Ikut Tax Amnesty II?
Jakarta – Harta warisan bukanlah objek pajak penghasilan (PPh) dan pengalihannya tidak dikenai pajak sepanjang ada bukti waris. Meski begitu, keberadaan harta warisan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak. Pertanyaannya, bagaimana kalau selama ini belum dimasukkan dalam SPT pajak? Apakah harus ikut program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II? Direktur Jenderal Pajak […]
-
Nasib PPN 11%
PEMERINTAH lewat Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan atas menunda atau tetap menjalankan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai 1 April nanti. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebut putusan ini akan diambil dalam rapat koordinasi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah wajib menaikkan tarif pajak penghasilan (PPN) dari […]
Got any book recommendations?
WA only