Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Cs Bebaskan Pajak Impor Senjata hingga Tank, Ini Aturannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membebaskan sejumlah barang impor khusus pertahanan dan keamanan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ini sebagaimana telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023. Impor barang khusus pertahanan ini termasuk senjata, tank dan jet tempur. Aturan itu berisi tentang tata cara pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan […]
-
PPh Final UMKM Tak Dapat Dipotong atas 3 Transaksi Ini
Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu tidak dapat dipotong atau dipungut PPh final UMKM sebagaimana diatur dalam PMK 164/2023. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PMK 164/2023, pemotong atau pemungut PPh final tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu […]
-
Banyak Keluhan, Pemerintah Bakal Revisi Kenaikan Tarif Pajak Hiburan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan. Termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen, dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali. “Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan […]
-
Skema Baru PPh 21 Bisa Bebani Pembayar Pajak
Skema terbaru PPh 21 bisa menambah beban terutama setelah menghitung pajak natura Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kendati diklaim bakal memudahkan perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak, skema baru ini juga berpotensi memberatkan perusahaan dan […]
-
Bebas PPN Impor Barang & Jasa Keperluan Hankam
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor untuk keperluan pertahanan dan keamanan (Hankam) yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 157/2023. Direktur Penyuluhan, Pela- yanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti bilang, aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only