Mindblown: a blog about philosophy.

  • DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

    DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tidak memberikan beban baru untuk karyawan. “TER itu sebetulnya bukan barang baru, bukan pajak baru, dan tidak ada tambahan beban baru. Ini semata-mata hanya memberi kemudahan untuk menghitung PPh 21,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]

  • Ditjen Pajak Catat 219 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2023

    Ditjen Pajak Catat 219 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2023

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP atau Ditjen Pajak Kemenkeu) per hari ini mencatat sebanyak 219 ribu wajib pajak (WP) telah melaporkan surat pemberitahuan alias SPT Tahunan 2023. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, usai media briefing. “Ini terdiri dari OP (orang pribadi) 208.997 dan wajib pajak […]

  • Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan Pekerjaan Bebas

    Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan Pekerjaan Bebas

    Selain petunjuk umum, Lampiran PMK 168/2023 juga memuat contoh penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk bukan pegawai. Salah satunya adalah contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Seperti diberitakan sebelumnya, penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari […]

  • DJP Tegaskan Tarif Efektif PPh 21 Tak Munculkan Beban Pajak Baru

    DJP Tegaskan Tarif Efektif PPh 21 Tak Munculkan Beban Pajak Baru

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang mulai berlaku 1 Januari 2024 bukan merupakan pajak baru. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, beleid tersebut sebetulnya bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. “Saya klarifikasi ini bukan pajak baru dan […]

  • Kemenkeu: Piutang PNBP Kementerian/Lembaga Capai Rp 83,7 Triliun di 2023

    Kemenkeu: Piutang PNBP Kementerian/Lembaga Capai Rp 83,7 Triliun di 2023

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, masih banyak kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki tunggakan atau piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke kas negara. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, nilai tunggakan tersebut mencapai Rp 83,7 triliun yang berasal dari berbagai K/L. Hanya saja, dirinya tidak memerinci mana saja K/L yang memiliki tunggakan PNBP […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only