Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jelang Akhir Tahun, Sri Mulyani Tambah Ratusan Sektor Penerima Insentif Pajak
Pemerintah menambahkan 627 klasifikasi lapangan usaha (KLU) untuk mendapat insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Saat ini realisasi insentif pajak dalam PEN 2021 mencapai Rp 60,73 triliun per 22 Oktober 2021. Capaian ini sebesar 96,7% dari pagu anggaran Rp 62,83 triliun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149 Tahun 2021, […]
-
Staf Sri Mulyani Ingatkan Tukang Kritik Utang soal Ketaatan Pajak
Denpasar, CNN Indonesia — Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengingatkan masyarakat untuk tak punya mentalitas ’emoh utang ogah bayar pajak’ alias anti ambil utang tapi juga enggan bayar pajak.Menurut dia, sah-sah saja mengkritik utang pemerintah yang terus bertambah. Tapi, ia menilai persoalan utang harus dilihat dari dua sisi. Yustinus menyebut utang pemerintah memang […]
-
Percepat Pemulihan, Pemerintah Perluas Penerima Insentif Pajak
JAKARTA – Pemerintah memperluas kriteria wajib pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Melalui PMK-149/PMK.03/2021, pemerintah menambah jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) WP penerima insentif. Penambahan itu diberikan untuk tiga jenis insentif, yaitu insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-
Jokowi Resmi Teken UU HPP, Sederet Aturan Pajak Baru Siap Meluncur
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dengan ditandatanganinya Undang-undang ini, maka sejumlah aturan pajak mulai dari penghasilan di atas Rp 5 miliar akan dikenakan pajak 35%, lalu tax amnesty jilid II atau program pengungkapan pajak sukarela dan pajak karbon akan berlaku pada tahun depan. Dikutip dari […]
-
Catat, WP Badan tak diperkenankan ikut skema tax amnesty jilid II
BALI. Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II yang bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Ada dua program pengampunan pajak yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak (WP). Pertama, program PPS untuk para alumni tax amnesty 2016-2017 baik bagi yang belum sempat belum mengungkapkan kewajiban perpajakannya kala itu, WP orang pribadi, maupun WP Badan […]
Got any book recommendations?
WA only