Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perubahan rentang penghasilan tarif PPh OP untungkan 2 juta wajib pajak
JAKARTA. Pemerintah telah merubah ketentuan tarif dan bracket pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tujuannya untuk memberikan asas keadilan. Lebih lanjut, dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan penghasilan. Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta […]
-
Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Enggak Ada “Jebakan Batman”
JAKARTA, – Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan, program pengungkapan sukarela tersebut bukan untuk menjebak atau “jebakan batman”. Adapun jebakan batman diartikan sebagai pemeriksaan tanpa bukti yang dilakukan […]
-
Tampung Kepentingan Cukong, 97 Persen Netizen Tolak Tax Amnesty Jilid II
Jakarta – Continuum Data Indonesia menyampaikan hasil penelitian terkait opini publik di media sosial terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hasilnya, 97 persen netizen masih menyatakan penolakan pada program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang akan digelar pada 1 Januari-30 Juni 2022. “Dari setiap kebijakan yang ada dalam UU HPP, bisa dilihat bahwa tax amnesty […]
-
Ditjen Pajak Respons Kabar Miring ‘Jebakan Batman’ di Tax Amnesty
Jakarta – Tax amnesty atau pengampunan pajak jilid 2 kini semakin dekat. Pemerintah sendiri telah mengadakan sosialisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) yang termasuk di dalamnya mengenai tax amnesty dengan masa berlaku 1 Januari-30 Juni 2022.Di tengah hal itu, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut hanya jebakan pemerintah. Rendahnya partisipasi wajib pajak yang ikut tax […]
-
Ada ‘Jebakan Betmen’ di Tax Amnesty? Ini Respons Ditjen Pajak
Jakarta – Pemerintah menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu materi yang diatur dalam UU tersebut adalah tax amnesty jilid 2 pada 1 Januari-30 Juni 2022.Terkait tax amnesty, sempat muncul kekhawatiran kebijakan tersebut hanya jebakan pemerintah. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita. Menurut […]
Got any book recommendations?