Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jasa pendidikan akan dikenakan PPN, berikut catatan dari pengamat
Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan sebesar 7%. Asal tahu saja, saat ini, jasa pendidikan masih dikecualikan dalam objek Jasa Kena Pajak (JKP). Pemerhati pendidikan sekaligus anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema mengungkapkan, bila memang ingin mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan, maka pemerintah harus jelas dalam mengatur ruang lingkup […]
-
Demi Kemudahan Usaha di RI, PPh Investor Domestik Diturunkan
Pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) atas penghasilan bunga obligasi bagi investor domestik (Wajib Pajak Dalam Negeri/WPDN) dari semula 15 persen menjadi 10 persen. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan […]
-
Otoritas Pajak Berburu Kenikmatan
Agresivitas pemerintah dalam meminimalisasi praktik penghindaran pajak tidak hanya menyasar korporasi. Rencananya, otoritas pajak akan melakukan pungutan terhadap pemberian kenikmatan atau natura (fringe benefit) dari wajib pajak badan kepada wajib pajak orang pribadi. Pasalnya, natura sering digunakan sebagai alat oleh wajib pajak baik badan mau pun orang pribadi untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakannya.Hal ini dilakukan […]
-
Investor berharap tax holiday di Kawasan Industri Kendal dapat terealisasi
Para pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal menandatangani deklarasi kemitraan UMKM pada Rabu (1/9). KEK Kendal menjadi kawasan pertama yang mencanangkan kemitraan para pelaku usaha (investor) dengan UMKM di tanah air. Direktur PT Kawasan Industri Kendal Didik Purbadi mengatakan, Kawasan Industri Kendal sebagai proyek strategis nasional dikembangkan seluas 2.200 hektare (ha), serta sebagai joint venture antara PT Jababeka […]
-
Belanja modal di RAPBN 2022 lebih rendah, bisa kurang multiplier effect ekonomi
Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 196,61 triliun dalam Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Anggaran belanja modal ini turun 8,6% dibandingkan outlook belanja modal 2021 yang sebesar Rp 215,14 triliun dan hanya naik 3% dibandingkan belanja modal dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 190,92 triliun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) […]
Got any book recommendations?
WA only