Mindblown: a blog about philosophy.
-
Anies dan Prabowo Bakal Bentuk Badan Penerimaan Negara jika Jadi Presiden, Apa Saja Dampak dan Manfaatnya?
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara akan membutuhkan waktu yang lama. Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu misi dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Tentu ada pada proses pemisahan (Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian […]
-
Pemprov Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Berlaku sampai 23 November
Pemprov Jambi kembali mengadakan program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. Polda Jambi menyatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan mulai dari 1 November sampai dengan 23 Desember 2023. Wajib pajak pun diimbau untuk memanfaatkan program pemutihan tersebut. “Pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 November-23 Desember 2023,” bunyi keterangan foto yang diunggah akun Instagram […]
-
Warga Jakarta Lebih Bayar Pajak Daerah? Ini Cara Ajukan Pengembaliannya
Warga DKI Jakarta lebih bayar pajak daerah dapat mengajukan restitusi atau pengembalian atas pajak daerah yang sudah dibayarkan. Bagaimana cara mengajukan pengembaliannya? Pajak.com akan menguraikannya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Apa saja jenis pajak daerah yang bisa diajukan permohonan pengembalian? Bagaimana cara mengajukan permohonan pengembalian […]
-
Permintaan Sertel, Ditjen Pajak: Tak Bisa Online, Langsung ke KPP DJP
Permintaan sertifikat elektronik tidak bisa diajukan secara online. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (6/11/2023). Pekan lalu, sejumlah warganet mengajukan pertanyaan mengenai tidak adanya fitur permintaan atau perpanjangan sertifikat elektronik (sertel) pada laman e-nofa (https://efaktur.pajak.go.id). Merespons pertanyaan tersebut, contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, memberikan respons. “Sehubungan ditetapkannya […]
-
‘Tagih’ Pajak Pakai Speaker SPBU ala Pemprov Lampung, Pengamat: Wat-wat Gawoh
Lampung Geh, Bandar Lampung – Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menilai kebijakan Pemprov Lampung soal ‘tagih’ pajak menggunakan speaker terkesan terlalu mengada-ngada. Adanya penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui pengumuman di speaker merupakan langkah memberikan sanksi sosial ala Pemprov Lampung. “Sanksi sosial sebagai bentuk paksaan penagihan pajak kendaraan bermotor, dengan pola melakukan […]
Got any book recommendations?
WA only