NEWS
-
Kemenkeu: Realisasi Pajak Daerah Belum Mencerminkan Potensi Ekonomi Daerah
Pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan berat dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Lantaran kebutuhan pembangunan yang terus meningkat tetapi pemerintah daerah hanya memiliki ruang fiskal yang semakin terbatas. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan dengan tantangan yang ada dibutuhkan penguatan penerimaan daerah yang konsisten dan berkelanjutan. Upaya pengumpulan penerimaan daerah tengah […]
-
Ada Pajak E-commerce, DJP: Seller Tak Perlu Jadikan Alasan untuk Naikkan Harga
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce tidak perlu menjadikan kebijakan pemungutan pajak sebagai alasan untuk menaikkan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, kewajiban membayar pajak tersebut sejatinya sudah melekat pada pelaku usaha, terlepas dari apakah transaksi dilakukan secara […]
-
Akses Rekening Keluarga Crazy Rich Dinilai Bisa Dongkrak Penerimaan Pajak
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperluas ruang lingkup akses informasi keuangan hingga mencakup rekening pihak-pihak yang berkaitan dengan wajib pajak, termasuk anggota keluarga, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menutup celah penghindaran pajak. Namun, pelaksanaannya diingatkan harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik agar tidak melanggar kepastian hukum. Direktur Eksekutif Indonesia […]
-
DJP Perluas Akses Informasi Keuangan WP, Bisa Minta Data Pihak Terkait
Dirjen Pajak memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/7/2026). Merujuk Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2026, permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada lembaga keuangan tidak hanya menyasar data wajib pajak atau nasabah, tetapi juga pihak yang terkait dengan wajib […]
-
DJP: Skema Baru Pajak E-Commerce Jangan Jadi Alasan Kerek Harga Barang
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 tidak seharusnya menjadi alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan, pemerintah telah berkomunikasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), platform […]
WA only