Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bakal Tunjuk Wajib Pajak, DJP Uji Coba Kedua Penyampaian Lapkeu XBRL
Pada tahun ini, Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan uji coba (piloting) tahap II penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (30/4/2024). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan uji coba tahap II akan turut melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang membawahi Pusat Pembinaan […]
-
Jangan Telat! Pemberitahuan Perpanjangan SPT Badan Maksimal 30 April
Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan hanya bisa diajukan oleh wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir April. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Elfi Rahmi pun menekankan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tidak dapat disampaikan oleh wajib pajak badan setelah 30 April 2024. “Menyampaikannya harus sekarang ya. Jadi jangan […]
-
Setoran Pajak Hanya Tumbuh 3%, DJP Jakarta Pusat Fokuskan Pengawasan
Penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Pusat sepanjang kuartal I/2024 sudah mencapai Rp21,61 triliun, tumbuh 3,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam keterangan resmi, Kanwil DJP Jakarta Pusat menyebutkan pertumbuhan penerimaan tersebut didorong oleh beberapa sektor, terutama dari administrasi pemerintahan. “Penerimaan neto tumbuh tipis pada angka 3% didorong kenaikan […]
-
Belum Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Daerah Ini dalam Waktu Dekat
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Riau mengungkapkan pihaknya belum memiliki rencana untuk menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada bulan depan. Kepala Bapenda Kepulauan Riau Diki Wijaya mengatakan saat ini pihaknya sedang berfokus menyiapkan aturan guna mengimplementasikan ketentuan pajak daerah dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Terkait adanya […]
-
Cek Aturan Pajak Daerah Terbaru, Ada 9 Jenis Tarif PBB di Kota Kediri
Pemkot Kediri, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri 6/2023. Pengaturan kembali tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pajak daerah berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penyesuaian ini di antaranya terkait dengan adanya restrukturisasi jenis pajak. […]
Got any book recommendations?
WA only