NEWS
-
Daya Beli Belum Membaik, Pengusaha Minta Penerapan Opsen Pajak Ditunda
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan opsen pajak yang rencananya akan diterapkan pada Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, pertimbangan penundaan tersebut dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang cenderung mengalami penurunan. Jika hal tersebut dipaksakan, dikhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin tertekan sehingga menggangu laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2025. […]
-
Prabowo Bakal Pangkas Pajak Perumahan 16%, REI Beri Catatan Ini
Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik niat Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto yang berencana memangkas pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat. Adapun pajak yang akan dihapus diantaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya menjelaskan […]
-
Asisten II Setda: Wajib pajak harus pahami PPh Pasal 21 dengan TER
Asisten II Setda Barito Timur, Kalimantan Tengah Amrullah mengatakan para wajib pajak harus memahami penerapan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). “PPh Pasal 21 dengan TER disosialisasikan agar wajib pajak tahu tarif yang lebih ringan dan sesuai dengan kapasitas,” kata Amrullah di Tamiang Layang, Rabu. Dia mengatakan, pemerintah wajib menyampaikan kepada para wajib pajak dengan melakukan […]
-
Menambal APBN dengan Pajak Orang Kaya
Kabinet gemuk yang menyongkong pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastokan membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalani program-program prioritas, selain beban operasional dan belanja rutin di kementrian dan lembaga. Artinya, dukungan anggrana pendapatan dan belanja negara (APBN) mutlak untuk memuluskan progran yang menjadi janji politik Prabowo, seperti makan bergizi […]
-
Kinerja PPN Indonesia Kalah dari Singapura dan Thailand
Kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara tetangga. Hal ini menjadi latar belakang pengaturan kembali kebijakan PPN, termasuk kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan menjadi 12% yang berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang tentang Harmoninasasi Peraturan Perpajakan (HPP). Rendahnya kinerja PPN itu tercermin dari angka […]
WA only