Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Optimistis Setoran PPh Badan Tetap Moncer Meski Tahun Politik
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan akan tetap moncer pada tahun 2024 yang bertepatan dengan puncak tahun politik yakni Pemilu presiden dan legislatif. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyampaikan pihaknya masih terus menghitung potensi penerimaan PPh Badan pada 2024. Menurutnya, komponen ini masih akan memberikan kontribusi […]
-
Penerapan Pajak Global Bergulir di 2025
Di tengah ketidakpastian penerapan dua pilar perpajakan, penerapan pajak global yang menjadi bagian pilar satu perpajakan mendapat lampu hijau. Jika tidak ada halangan, pajak global bisa diterapkan pada 2025. Hal ini dipastikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. Menurut dia, sebanyak 138 negara dan yurisdiksi anggota Inclusive Framework dalam Base […]
-
Hampir 2.000 Wajib Pajak Manfaatkan Restitusi Cepat
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sebanyak 1.895 wajib pajak orang pribadi telah memanfaatkan fasilitas percepatan pengembalian restitusi atau kelebihan pembayaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan restitusi dipercepat tersebut dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023. “Sampai […]
-
Kemenkeu telah kembalikan lebih bayar pajak Rp7,3 miliar ke 1.895 WP
Jumlah SPT PPh Orang Pribadi yang lebih bayarnya mencapai Rp100 juta ada 15.419 orang dengan total nilai restitusi Rp56,32 miliar Kementerian Keuangan telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada 1.895 wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dengan nilai sebesar Rp7,3 miliar. Hal itu menyambung peraturan baru penyelesaian restitusi WP OP dengan nilai lebih bayar pada Surat […]
-
DJP Susun Aturan Teknis PKKU, Ketentuan Soal DER Juga Dievaluasi
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) sekaligus mengevaluasi PMK 169/2015 mengenai penerapan debt to equity ratio (DER) untuk keperluan penghitungan PPh. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan RPMK PKKU disusun dalam rangka memperbaiki ketentuan penerapan PKKU yang berlaku saat ini. “Untuk prinsip PKKU […]
Got any book recommendations?
WA only