Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kasus Rafael Alun Tak Bikin Kepatuhan Wajib Pajak Turun? Ini Faktanya
Kasus kekayaan tak wajar milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, disebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menurun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa kasus yang melingkungi otoritas pajak tersebut tidak serta-merta membuat wajib pajak enggan melaporkan SPT Tahunan. […]
-
DJP Kerja Sama dengan Ditjen Imigrasi Soal Data, Ini Ruang Lingkupnya
Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Imigrasi menyepakati perjanjian kerja sama tentang integrasi sistem serta pemanfaatan data perpajakan dan data keimigrasian. Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan kerja sama integrasi sistem dan pemanfaatan data oleh kedua instansi, yaitu DJP dan Ditjen Imigrasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi oleh kedua instansi. “[Data] ini bisa menjadi dasar […]
-
Tok! MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA
Mahkamah Konstitusi (MK) menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). MK memberikan waktu maksimal hingga 31 Desember 2026. “Mengadili, menyatakan permohonan sepanjang frase ‘Departemen Keuangan’ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026’ sehingga Pasal 5 […]
-
Pengurangan atas Sanksi 100% di PER-5/PJ/2023, Dirjen Pajak Ingin Ini
Dengan adanya pengurangan sanksi, Ditjen Pajak (DJP) berharap wajib pajak orang pribadi memanfaatkan skema restitusi dipercepat (Pasal 17D UU KUP) sesuai dengan PER-5/PJ/2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/5/2023). Pascaberlakunya PER-5/PJ/2023, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Pasal 17B atau 17D UU KUP untuk lebih bayar hingga Rp100 […]
-
BPHTB PTSL Dibebaskan, Pemkab Bisa Kehilangan Penerimaan Rp10 Miliar
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memberikan insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada tahun ini. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan pembebasan BPHTB untuk PTSL akan menghilangkan potensi penerimaan daerah senilai lebih dari Rp10 miliar. Meski demikian, lanjutnya, kebijakan ini nantinya akan meningkatkan […]
Got any book recommendations?
WA only