NEWS
-
DJP Pajak Kembali Blokir Rekening Penunggak Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara melakukan blokir rekening milik sejumlah penunggak pajak di Bank Central Asia (BCA) dan Bank OCBC NISP. Tindakan ini awal dari rangkaian kegiatan pemblokiran rekening serentak melalui koordinasi dengan berbagai bank, baik bank milik negara (BUMN), bank milik pemerintah daerah (BPD), bank swasta nasional, maupun bank asing […]
-
Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]
-
Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final
Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan pajak UMKM tidak menambah beban pajak baru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan finalisasi aturan terkait penunjukkan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Ditjen Pajak memastikan, aturan akan diumumkan secara terbuka dan transparan setelah resmi ditetapkan. Nantinya, usaha mikro, […]
-
Tantangan mewujudkan keadilan dalam pajak e-commerce
– Pajak sering kali dianggap sebagai momok oleh pelaku usaha kecil. Padahal, dalam praktik terbaiknya, pajak adalah instrumen keadilan. Ketika negara mampu merancang sistem perpajakan yang inklusif dan mudah diakses, maka pajak justru menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat. Inilah semangat yang mendasari wacana lama yang kini kembali mengemuka terkait pelibatan platform e-commerce sebagai […]
-
Asosiasi E-commerce: Jutaan Penjual Bisa Terdampak Aturan Pajak Baru
Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) meminta agar aturan pajak e-commerce diterapkan secara berhati-hati dan bertahap. Pernyataan ini muncul usai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan aturan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tengah difinalisasi. “Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan […]
WA only