Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hore! Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak Dipercepat Jadi Cuma 15 Hari
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak dari 12 bulan menjadi hanya 15 hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai 9 Mei 2023. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang mengajukan restitusi pajak penghasilan (PPh) sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan […]
-
Ubah Ketentuan, DJP Percepat Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak Jadi 15 Hari
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengubah ketentuan proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan jangka waktu dari awalnya 12 bulan menjadi 15 hari kerja. Adapun kemudahan penyederhanaan proses itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 pada 9 Mei 2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak […]
-
Pemerintah Tunda Pengenaan Pajak Nikel
Pemerintah masih mengkalkulasikan besaran pajak ekspor untuk Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI). Namun, pengenaan pajak bagi dua produk turunan nikel ini tidak terburu-buru lantaran menunggu titik seim bang antara volume penjualan nikel dan harganya yang kembali menguat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, besaran pajak ekspor nikel masih […]
-
Proses Restitusi Pajak Kini Hanya 15 Hari Saja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus berbenah. Proses pengembalian pajak alias restitusi pajak kini bisa lebih cepat. Kalau bia- sanya proses restitusi pajak bisa memakan waktu hingga satu tahun, kini cukup 15 hari kerja. Hal tersebut setelah DJP menerbitkan kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Wajib Pajak (WP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Direktur […]
-
OPINI: Manfaat Tax Treaty Bagi Dunia Usaha
Banyak fasilitas dan kemudahan perpajakan yang tersedia bagi pelaku usaha termasuk mereka yang menjalankan usahanya lintas yurisdiksi (cross border) dan salah satunya adalah manfaat treaty (treaty benefits). Pelaku usaha global lebih memprioritaskan kepastian hukum (legal certainty) dan kesetaraan perlakuan (non discrimination) dalam berusaha. Di era ekonomi digital saat ini, jumlah pelaku usaha global semakin banyak […]
Got any book recommendations?
WA only