Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dorong Sektor Properti, Pengusaha Minta Pemda Beri Insentif PBB
Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berpihak pada sektor properti. Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra mengatakan PBB di wilayah Sumbar terasa tinggi karena pemda menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang melebihi harga pasar aktual. Menurutnya, kondisi […]
-
Faktur dan Bupot Terkait Instansi Pemerintah Masih Pakai NPWP Ini
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan dalam PENG-22/PJ.09/2023, pembuatan dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan waktu implementasi […]
-
Muncul Notifikasi KIRIMSPT2111 di e-Bupot 21/26? Ini Kata Kring Pajak
Sejumlah warganet mengeluhkan adanya notifikasi eror ‘KIRIMSPT2111’ saat menggunakan e-bupot 21/26. Merespons hal tersebut, contact center Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan keterangan eror ‘KIRIMSPT2111 – Masih terdapat Bukti Potong Bulanan yang belum diposting’ pada e-bupot 21/26 terjadi karena masih terdapat bukti potong yang belum di-posting. “Silakan posting kembali bukti potongnya,” tulis Kring Pajak saat merespons keluhan […]
-
GIPI Minta Pelaku Usaha Bayar Pajak Hiburan dengan Tarif Lama
Dewan Pengurus Pusat (GPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) secara resmi telah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait kenaikan pajak hiburan sejak Rabu (7/2) lalu. Selama proses hukum berlangsung, DPP GIPI mengimbau kepada seluruh pengusaha hiburan terdampak kenaikan pajak 40%-70% tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) […]
-
Pengumuman dari DJP Soal Interkoneksi Modul PJKEK dengan e-Faktur
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan pengumuman terkait dengan implementasi nasional interkoneksi modul Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK). Dalam PENG-5/PJ.09/2024 yang ditetapkan pada 7 Februari 2024 dan diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, ada beberapa hal yang disampaikan sehubungan telah diselenggarakannya sosialisasi implementasi nasional interkoneksi modul PJKEK dengan aplikasi e-faktur. “Implementasi nasional interkoneksi […]
Got any book recommendations?
WA only