Mindblown: a blog about philosophy.
-
Per November 2022, DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 9,66 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumpulkan Rp 9,66 triliun pajak pertambahan nilai dari platform digital. Pemerintah telah menetapkan 134 pelaku usaha yang dikenakan pajak digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut pajak pertambahan nilai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, […]
-
Pengusaha aspal di Sumsel melunasi utang pajak Rp1,06 miliar
Tersangka telah beberapa kali terbukti tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Palembang (ANTARA) – Seorang pengusaha aspal di Sumatera Selatan (Sumsel) melunasi utang pajak senilai Rp1,06 miliar, sehingga kejaksaan menghentikan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Rilis pers diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung, Kamis, Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi […]
-
Turunan UU HPP KLASTER PPN Terbit, Simak Ketentuannya
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu, serta penunjukkan pihak lain untuk melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 […]
-
OPINI: Rontoknya Deretan Saham Rokok
Asap rokok masih ngepul! Kalimat ini pernah menghiasi berbagai media yang merespons kenaikan tarif cukai rokok sekitar 10 tahun lalu. Dan benar sehari seusai pengumuman pemerintah, melejitlah saham PT Gudang Garam (GGRM) dan PT. HM. Sampoerna (HMSP). Sepuluh tahun lalu listing saham bluechip selalu ada emiten dua nama emiten HMSP dan GGRM. Dua emiten tersebut […]
-
Poin Menarik RUU PPSK: Pengaturan Bursa Karbon di Tangan OJK
Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi perdagangan bursa karbon. Kementerian Keuangan mengatakan pembentukan bursa karbon yang kredibel saat ini menjadi prioritas utama pemerintah ketimbang implementasi pajak karbon. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan pembentukan pasar karbon yang kredibel akan menjadi salah satu langkah utama Indonesia dalam […]
Got any book recommendations?
WA only