Mindblown: a blog about philosophy.
-
Berlaku hingga Maret 2024! Pemda Adakan Program Pemutihan Pajak
Pemkab Purworejo, Jawa Tengah mengadakan program penghapusan atau pemutihan denda pajak daerah. Penghapusan denda diberikan apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak daerah pada 2 Februari hingga 30 Maret 2024. Program pemutihan pajak daerah diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/37/2024 yang diteken Bupati Yuli Hastuti. Dalam pertimbangannya, dijelaskan bahwa kebijakan tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. […]
-
NIK Jadi NPWP, Jurus Baru DJP Tutup Kebocoran Penerimaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai jurus baru dalam menutup kebocoran yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Salah satunya adalah implementasi secara penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 Juli 2024 mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka DJP juga telah mengeluarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG […]
-
Tarif Baru Pajak Daerah di Balikpapan Sudah Berlaku, Begini Detailnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan 8/2023. Perda tersebut diterbitkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengharuskan pemda untuk mengatur ketentuan pajak […]
-
Pengumuman! Tambahan Pajak 20% Tak Berlaku Lagi Jika NIK Jadi NPWP
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan lagi mengenakan tambahan pajak 20% terhadap pekerja penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syaratnya yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diadministrasikan oleh DJP dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP. Hal itu sesuai […]
-
Pengusaha Tolak Bayar Kenaikan Pajak Hiburan, Pengamat: Ajukan Pengurangan Pajak Saja
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan imbauan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) agar pengusaha hiburan jenis diskotek dan semacamnya tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama merupakan langkah tidak tepat. Alih-alih membayar dengan tarif lama, kata Prianto, pengusaha hiburan lebih baik mengajukan pengurangan pajak kepada bupati, […]
Got any book recommendations?
WA only