NEWS
-
DJP Temukan Potensi Pajak Rp10 Triliun saat Jalankan Pemantau Transaksi Luar Negeri (SPP-TDLN)
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) menyebut implementasi Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) telah merekam 5,5 juta transaksi senilai Rp10 triliun yang berpotensi dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Transaksi senilai Rp10 triliun ini terekam oleh sistem yang diselenggarakan oleh BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara. Nilai transaksi itu berhasil terekam oleh SPP-TDLN […]
-
DJP Siapkan Data WP yang Jadi Sasaran Program Pengurangan & Penghapusan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan langkah untuk mendorong wajib pajak memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. Salah satunya dengan menyiapkan data wajib pajak dari kantor pusat untuk diteruskan ke kantor pelayanan pajak (KPP). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, seluruh KPP telah memiliki daftar wajib pajak yang menjadi […]
-
Coretax Berhasil Perluas Basis Pajak Indonesia Hingga Dua Juta
Sistem administrasi perpajakan Coretax telah membantu memperluas basis pajak Indonesia sekitar dua juta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman. Sistem yang diluncurkan pada Januari 2025 itu mengintegrasikan layanan pendaftaran, faktur pajak, pembayaran, hingga pelaporan dalam satu platform. “Coretax telah membantu kami memperluas basis pajak sekitar dua juta,” kata Nurkholisoh dalam sambutannya […]
-
DJP Rilis Panduan Coretax untuk WP Migas
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Buku Panduan Coretax bagi Wajib Pajak Badan Migas. Sesuai dengan judulnya, buku tersebut merupakan petunjuk penggunaan coretax untuk wajib pajak badan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Wajib pajak bisa mengunduh panduan tersebut melalui tautan berikut. “Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi coretax khususnya terkait Buku Panduan […]
-
Pemerintah Prioritaskan WP Bayar Utang Pokok Pajak
Pemerintah mengubah skema penyelesaian kewajiban utang pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026. melalui beleid tersebut, pembayaran utang pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang sebelum sanksi administratif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, […]
WA only