Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tok! MK Tolak Uji Materil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan uji materil atau judicial review pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permohonan uji materil ini diajukan oleh Sangap Tua Ritonga, seorang konsultan pajak. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 155/PUU-XXI/2023 ini digelar di MK pada Rabu (31/01/2024). Menurut pernyataan MK, sangap Tua Ritonga (Pemohon) menguji Pasal 5 ayat (2), […]
-
PPh Pasal 21 Januari-November Lebih Besar dari Biasanya? Simak Ini
Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan tarif efektif rata-rata bukan jenis pajak baru. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (1/2/2024). DJP mengatakan pada akhir tahun, PPh Pasal 21 terutang tetap sama besarnya antara sebelum TER berlaku dan saat TER berlaku. Dengan demikian, sambung DJP, tidak ada tambahan beban pajak baru […]
-
Orang Indonesia Malas Lapor Pajak pada 2023, Pengamat: Tahun Ini Bisa Lebih Rendah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia pada 2023 mencapai 10,2%. Angka tersebut turun dari capaian 2022 yang sebesar 10,39%. “Rasio perpajakan mencapai 10,2% dari PDB,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK, Selasa (30/1/2024). Meski jumlah masyarakat yang melapor pajak lebih rendah, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penerimaan perpajakan pada 2023 […]
-
TER PPh21 Dinilai Beri Kemudahan Administrasi
Pemerintah mengubah penghitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sejak 1 Januari 2024. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER), yang terbagi menjadi dua kategori. Yakni, tarif efektif […]
-
Pemerintah Bakal Sahkan PMK Baru Soal Insentif PPN DTP Perumahan 2024
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa tengah merampungkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk periode 2024. Padahal, sebelumnya telah terbit PMK No. 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. “Pindah tahun anggaran, banyak yang menanyakan […]
Got any book recommendations?
WA only