Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Hitungan Emiten Properti soal Aset yang Kena PPN DTP
Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (PPN DTP) sudah berjalan selama hampir tiga bulan. Asal tahu saja, pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP 100% untuk rumah seharga sampai Rp 5 miliar. Fasilitas ini diberikan untuk pembeli 1 rumah per 1 NIK atau 1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program PPN DTP akan berlangsung selama 14 […]
-
Pembayaran Multiakun Coretax, 1 Kode Billing untuk Banyak Jenis Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan kehadiran coretax administration system memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas beberapa jenis, masa, dan ketetapan pajak secara sekaligus cukup dengan 1 kode billing. Fitur pembayaran multiakun atau multi account billing ini nantinya akan menggantikan sistem saat ini, yakni single account billing. Dalam single account billing, 1 kode billing hanya bisa […]
-
Pegawai Lebih Bayar Pajak Gara-Gara TER PPh 21? Begini Solusinya
Implementasi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan penghitungan tarif efektif rata-rata (TER) membuat heboh jagat maya belakangan ini. Ada sebagian pegawai yang khawatir dengan format baru ini akan menyebabkan pembayaran pajak mereka di bulan Desember lebih besar. Sementara itu, kepada CNBC Indonesia sejumlah pegawai justru sudah mengalami potongan gaji mereka bertambah besar di bulan […]
-
Belanja Perpajakan Berpotensi Menanjak
Rencana pemerintah mengucurkan insentif fiskal kepada sektor pariwisata khususnya hiburan bisa menimbulkan konsekuensi bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Rencana tersebut berpotensi meningkatkan belanja perpajakan yang setiap tahun dialokasikan oleh pemerintah. Rencana insentif yang dimaksud berupa pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), juga pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah. Insentif ini akan diberikan menyusul kontroversi […]
-
Perlu Pertimbangan Kerek Tarif PPN Menjadi 12%
Sesuai aturan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 Tahun 2024 bisa menjadi masa terakhir bagi pemerintah untuk menggunakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%. Pasalnya, pada 1 Januari 2025 tarif PPN harus naik menjadi sebesar 12%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan […]
Got any book recommendations?
WA only