Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty Jilid II Berakhir Hari Ini, Ditjen Pajak Berharap Raup Penerimaan Optimal
Jelang berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada Kamis (30/6) hari ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berharap dapat memperoleh penerimaan negara dari program tersebut secara maksimal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, optimisme tersebut karena masyarakat semakin menyadari tentang program PPS. Sehingga sehari jelang berakhir […]
-
WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP
Melalui kanal media sosial, Ditjen Pajak (DJP) merespons kebimbangan netizen terkait dengan surat imbauan mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) yang dikirimkan otoritas. Seorang wajib pajak mengaku menerima surat imbauan yang disertai dengan daftar harta. Dalam unggahannya di Twitter, netizen tersebut menampilkan surat yang isinya menunjukkan adanya perbedaan data antara yang dilaporkannya dalam SPT Tahunan dengan […]
-
Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. DJP menyatakan wajib pajak sesungguhnya bisa mengajukan kembali pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan apabila wajib pajak ternyata masih belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan. “Wajib pajak masih dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan […]
-
Pajak Karbon, Cukai Plastik dan Bea Materai Digital Ditunda, Ini Kata Ekonom
JAKARTA. Pemerintah menunda dua pemungutan pajak baru. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah sedang dihadapkan oleh risiko global dan domestik. Teranyar adalah penundaan pelaksanaan pajak karbon, setelah sebelumnya rencana pemungutan cukai plastik dan minuman berpemanis juga ditunda. Selain itu, masih ada rencana pengenaan Bea Meterai sebesar Rp 10.000 bagi platform digital atas transaksi e-commerce untuk pembelian […]
-
Tidak Semua Pemilik NIK Bakal Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Pemerintah
JAKARTA, Kementerian Keuangan menegaskan kembali mengenai implikasi pengenaan pajak ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (29/6/2022). Dalam laporan APBN Kita edisi Juni 2022, Kementerian Keuangan mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP mulai diterapkan pada tahun depan. […]
Got any book recommendations?
WA only