Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Hiburan Tetap Sampai 75%, Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal
Pemerintah tetap menaikkan pajak hiburan hingga paling tinggi 75%, namun menyebut akan memberikan sejumlah insentif fiskal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan bahwa keputusan pajak hiburan itu diambil karena sektor pariwisata dirasa sudah mulai membaik, dengan insentif fiskal diberikan guna mendukung kemudahan investasi. “Sejak pasca pandemi Sektor Pariwisata mulai tumbuh, salah satunya terlihat dari […]
-
Ditjen Pajak Perkenalkan Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan
Melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, Ditjen Pajak (DJP) memperkenalkan satu jenis bukti potong baru, yaitu bukti potong PPh Pasal 21 bulanan atau formulir 1721-VIII. Merujuk pada pasal 2 ayat (3), bukti potong PPh Pasal 21 bulanan (formulir 1721-VIII) adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun secara berkala […]
-
Ini Ketentuan Bikin SPT Masa PPh Pasal 21 Sampai Desember 2023
PER-2/PJ/2024 turut memuat penegasan mengenai pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan Desember 2023. Terhadap kondisi tersebut, pemotong pajak membuat SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan pada ketentuan sebelumnya. Seperti diketahui, PER-2/PJ/2024 mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024. “Dalam hal pemotong […]
-
Aplikasi e-Bupot 21/26 Sudah Bisa Diakses di DJP Online! Simak Caranya
Ditjen Pajak (DJP) telah merilis aplikasi e-Bupot 21/26. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui DJP Online atau laman https://ebupot2126.pajak.go.id. DJP merilis aplikasi e-Bupot 21/26 sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Melalui PER-2/PJ/2024, DJP mengatur ulang ketentuan bukti potong (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21/26 serta SPT Masa PPh Pasal 21/26. Adapun bupot PPh Pasal 21/26 serta SPT Masa PPh […]
-
Tenang! Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak Tambah Pajak Baru
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER) tidak akan menambah beban pajak baru bagi masyarakat. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 tersebut justru memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
Got any book recommendations?
WA only