Mindblown: a blog about philosophy.
-
Omzet Belum Lebih dari Rp500 Juta? WP Badan UMKM Tetap Bayar Pajak
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kembali ketentuan omzet tidak kena pajak hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/6/2022). Jika masih menggunakan rezim PPh final sesuai dengan PP 23/2018, wajib pajak badan UMKM tetap terutang pajak meskipun omzet masih belum melampaui Rp500 […]
-
BUMN Dukung Penerapan Pajak Karbon, Kapan Mulai Berlaku? | Ekonomi
Induk BUMN Survei, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyambut baik wacana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini yang membahas tentang Pajak Karbon dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi efek Gas Rumah Kaca/GRK secara nasional dan global. “BKI menyambut baik pihak-pihak yang terus mendukung penerapan dekarbonisasi yang salah-satu unsur terpenting adalah Pajak Karbon. Hal itu […]
-
DJP Sambangi Titik-Titik Berkumpulnya Wajib Pajak, Beri Info Soal PPS
JAKARTA, Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat menggelar berbagai kegiatan untuk mengampanyekan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Suparno mengatakan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, kelas pajak, publikasi kehumasan, dan pelayanan di luar kantor melalui pojok pajak, telah digelar. Otoritas bekerja sama dengan stakeholder terkait. “Yang kita sasar tentunya dari wajib pajak besar […]
-
Buku Tarif Kepabeanan 2022 Sudah Jalan 2,5 Bulan, Begini Evaluasi DJBC
JAKARTA, Ditjen Bea Cukai (DJBC) memberikan evaluasi terkait dengan pembaruan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang sudah diimplementasikan sejak 1 April 2022. Dirjen Bea Cukai Askolani mengatakan pemerintah telah menerbitkan PMK No. 26/2022 yang mengatur implementasi BTKI 2022. Secara umum, lanjutnya, implementasi BTKI 2022 sudah berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. “Sampai saat ini […]
-
Catatan BPK: Pemerintah Perlu Sempurnakan Laporan Belanja Perpajakan
JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemerintah masih perlu menyempurnakan laporan belanja perpajakan. BPK mencatat, laporan belanja perpajakan yang disajikan pemerintah masih berupa estimasi belanja pajak pada masa lampau (backward estimate). Hal tersebut, menurut BPK, belum dapat menjadi dasar pengendalian belanja pajak pada masa yang akan datang. “Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (ceiling) […]
Got any book recommendations?
WA only