Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ikut Tax Amnesty Jilid II, 3.747 Wajib Pajak Ungkap Harta Rp 2,3 Triliun
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak atau biasa disebut dengan tax amnesty jilid II terus berjalan. Hingga 13 Januari 2022, nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp 2,338 triliun. Dikutip dari Pajak.go.id, Jumat (14/1/2022), jumlah tersebut berasal dari 3.747 wajib pajak yang melaporkan dengan 4.015 surat keterangan. Secara rinci, deklarasi dari dalam negeri sebesar Rp […]
-
Kabar Baik soal PPN, Pengusaha Kena Pajak Wajib Tahu!
Pemerintah mengumumkan penyesuaian jumlah batas lebih bayar restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor menerangkan aturan PPN teranyar itu berlaku bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu. “Dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar,” ujar Neilmaldrin dalam […]
-
Harga Batu Bara Dilepas ke Pasar, Defisit Fiskal Bisa Bengkak
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan telah memperhitungkan dampak apabila PT PLN (Persero) membeli harga batu bara sesuai harga pasar, salah satunya adalah dampak terhadap membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN Wahyu Utomo menjelaskan, pada hakikatnya solusi untuk pemenuhan suplai batu bara di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) […]
-
Penghapusan Insentif Pajak Dinilai Tidak Akan Buat Kontraksi Ekonomi
Pemerintah semakin selektif dalam memberikan insentif pajak pada tahun ini. Insentif pajak di 2022 hanya akan diarahkan kepada sektor usaha yang masih membutuhkan stimulus. Baca juga: Insentif Pajak Penanganan Covid-19 Diperpanjang hingga Juni 2022 Sektor manufaktur, perdagangan, pertanian dan pertambangan dinilai sudah cukup pulih. Sehingga, penyaluran insentif pajak akan difokuskan untuk sektor-sektor lain yang masih […]
-
Penerimaan Pajak Stagnan, Pemda Berencana Naikkan NJOP
SUKABUMI, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berencana meningkatkan nilai jual objek pajak (NJOP) guna menggenjot penerimaan PBB. Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan realisasi PBB di Kota Sukabumi masih terlalu rendah. “KPK mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak fair dalam menerapkan pajak daerah yang berhubungan dengan PBB. Mereka mengatakan, saat ini PBB di daerah masih amat begitu […]
Got any book recommendations?
WA only