Mindblown: a blog about philosophy.
-
Fasilitas Pembebasan Pajak untuk Tiga Sektor Usaha Ini Diperpanjang
Guna mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Kamboja memperpanjang pemberian insentif pajak untuk beberapa sektor usaha, seperti garmen, penerbangan, dan perhotelan. “Kami akan terus mendukung sektor-sektor utama untuk pulih dan memacu pertumbuhan ekonomi Kamboja selama dan setelah krisis kovid 19,” sebut pemerintah seperti dilansir Freshnews, Kamis (4/11/2021). Kedua, pembebasan pajak atas penerbangan di Kamboja sampai […]
-
Apa Bedanya Tax Amnesty Jilid I dan II? Anak Buah Sri Mulyani Buka Suara
Pemerintah akan melakukan Pengampunan Pajak Sukarela (PPS) atau ‘tax amnesty‘ jilid II. Ini akan berlaku pada 1 Januari-30 Juni 2022. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan perbedaan PPS dengan tax amnesty. Keduanya merupakan cara sukarela untuk deklarasi pajak. “Bedanya ada pada kondisi akses pajak, tidak ada yang bisa menindaklanjuti dengan mudah, maka dulu […]
-
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2021 diprediksi terhambat lonjakan Covid-19
Jakarta. Ekonom Danareksa Research Institute (DRI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 di kisaran 3,61% year on year (yoy), atau lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal II 2021 yang sebesar 7,07% yoy. Kepala ekonom DRI Rima Prama Artha melihat, memang ada pelemahan pemulihan ekonomi pada periode laporan, dan ini tak lepas dari perkembangan kasus Covid-19. “Pemulihan […]
-
Jokowi Teken UU HPP, Tax Amnesty Jilid II hingga Pajak Karbon Berlaku di 2022
Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP. Dengan demikian, sejumlah aturan pajak mulai dari penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan pajak 35 persen, program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II, hingga karbon mulai berlaku di tahun depan. Dalam salinan beleid yang diterima kumparan, Rabu (3/11), […]
-
Pajak Karbon Mulai Berlaku April 2022, Simak Rencana Kebijakannya
Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah akan mensejajarkan kebijakan pengenaan pajak karbon dengan kebijakan energi nasional. Hal ini untuk mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia. Nantinya, pajak karbon akan diimplementasikan pertama kali pada 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Sementara untuk bidang […]
Got any book recommendations?
WA only