Mindblown: a blog about philosophy.

  • Di UU HPP, Pemerintah Bisa Tunjuk Pihak Lain Buat Pungut Pajak Digital

    Di UU HPP, Pemerintah Bisa Tunjuk Pihak Lain Buat Pungut Pajak Digital

    Jakarta – Pemerintah memasukkan pengaturan pemajakan global dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak global ini terkait transaksi yang terjadi di platform digital lintas negara. Pada pasal 32A, pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra secara bilateral maupun multilateral. “Jadi dalam pasal 32 UU HPP, pemerintah […]

  • Mantan Dirjen Pajak Sebut Sistem Perpajakan Perlu Diubah

    Mantan Dirjen Pajak Sebut Sistem Perpajakan Perlu Diubah

    JAKARTA — Mantan direktur jenderal pajak Hadi Purnomo menyatakan diperlukan perubahan sistem perpajakan. Perubahan sistem dinilai penting untuk meningkatkan kinerja sektor perpajakan.  Hadi dalam keterangannya pada Rabu (13/10) menyampaikan, Indonesia pada 2045 akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif (15-64 tahun). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, lanjutnya, akan […]

  • Tax Amnesty Jilid 2, Pengusaha: Kami Butuh Tata Cara dan Hitung-hitungannya…

    Tax Amnesty Jilid 2, Pengusaha: Kami Butuh Tata Cara dan Hitung-hitungannya…

    JAKARTA, Pemerintah akan kembali menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap harta yang belum diambil pajaknya mulai 1 Januari 2022. Program tersebut mulai berlangsung pada 1 Januari 2021. Namun, hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci mekanisme dan tata cara pelaporan. Target, strategi, sasaran, dan mekanismenya masih dalam pembahasan internal. […]

  • Ada Tax Amnesty, Kadin: Peluang Partisipasi Pebisnis Sangat Besar

    Ada Tax Amnesty, Kadin: Peluang Partisipasi Pebisnis Sangat Besar

    JAKARTA, Pemerintah akan kembali menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap harta yang belum diambil pajaknya mulai 1 Januari 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pengusaha masih sangat besar. “Seiring kepercayaan yang semakin baik kepada pemerintah serta konsistensi […]

  • Siap-siap! Beli Barang Mengandung Karbon Bakal Ada Pajak Lagi

    Siap-siap! Beli Barang Mengandung Karbon Bakal Ada Pajak Lagi

    Jakarta,  Pemerintah berkomitmen untuk mengenakan pajak karbon untuk setiap 1 kilogram emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batubara. Pajak karbon seperti tertuang dalam UU HPP akan dimulai pada awal Januari 2022. Setelah PLTU Batubara, pajak karbon juga akan dikenakan kepada industri lainnya. Dijelaskan yang dimaksud dengan ‘barang yang mengandung […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only