Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Karbon Berlaku 2022, Kemenkeu: Tujuan Utamanya Bukan Penerimaan
Pemerintah menegaskan penerapan pajak karbon tidak semata-mata demi menambah sumber pendapatan baru negara. Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani, mengatakan tujuan utama penerapan pajak karbon sebenarnya adalah mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah ingin membangun kegiatan usaha di Tanah Air yang rendah emisi. Ujungnya, ujar Oka, Indonesia bisa memenuhi komitmen penurunan […]
-
Pajak dan Utang Baru Angkat Devisa RI
Cadangan devisa Indonesia pada September naik lagi. Sumbernya dari penerimaan pajak dan utang global bond pemerintah. Bank Indonesia ( BI ) mencatat, cadangan devisa akhir September 2021 sebesar US$ 2,1 milliar dibandingkan dengan Agustus yang sebesar US$ 144,8 milliar. Alhasil, cadangan devisa Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter […]
-
Agar Dapat Pinjaman, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak Tahun Depan
Rencana Pemerintah Bahrain untuk meningkatkan tarif PPN dari 5% ke 10% mulai tahun depan diperkirakan akan menyumbang tambahan penerimaan pajak sebesar 1,5-2% dari PDB. Merujuk pada laporan Fitch Ratings, rencana pemerintah meningkatkan tarif PPN telah diusulkan kepada parlemen. Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif PPN sebagai salah satu upaya memperbaiki postur fiskal yang memburuk akibat pandemi Covid-19. […]
-
Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan
Pemerintah Austria mengumumkan agenda reformasi pajak bakal berlaku efektif pada pertengahan 2022. Kanselir Sebastian Kurz mengatakan reformasi pajak mengusung tema Eco-Social. Dia menyampaikan desain reformasi mengikuti perubahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Jerman melalui penerapan pajak atas emisi karbon. “Reformasi mengikuti contoh Jerman dengan mengenakan pajak emisi karbondioksida,” katanya dikutip pada Senin (4/10/2021). Kurz memaparkan pajak karbon […]
-
Pilar 1 OECD Disepakati, Aturan Pajak Digital Unilateral Bakal Dihapus
Negara-negara anggota Inclusive Framework menyepakati untuk menghapus pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral seiring dengan tercapainya persetujuan atas Pilar 1: Unified Approach. OECD menyebutkan negara-negara Inclusive Framework berkomitmen untuk menandatangani suatu multilateral convention (MLC) yang mewajibkan seluruh partisipan untuk mencabut aturan DST dan melarang pengenaan DST hingga 2023. “Tidak ada pajak […]
Got any book recommendations?