Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Ajukan Pungutan PPN Sembako hingga Sekolah ke DPR
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi mengajukan kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi XI DPR. Pengajuan dilakukan dalam rapat yang digelar pada hari ini, Senin (13/9). “Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan […]
-
PPN sembako akan dikenakan untuk beras dan daging mahal
JAKARTA. Pemerintah berniat mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau PPN sembako. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengenaan PPN barang kebutuhan pokok itu bersifat terbatas. Rencana tersebut terteuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah […]
-
Pebisnis Minta Insentif Lagi
JAKARTA. Para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam beberapa asosiasi pengusaha kembali meminta tambahan insentif ke pemerintah. Permintaan pengusaha tersebut berdasarkan kondisi pandemi korona yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Permintaan tersebut disampaikan beberapa asosiasi pengusaha saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (8/9). Pada pertemuan tersebut, pengusaha meminta pemerintah memberikan tambahan insentif kepada pelaku […]
-
RUU KUP Kelar, Program Sunset Policy Siap Digelar
JAKARTA. Rencana pemerintah memberikan pengampunan pajak nampaknya terus berjalan. Ini nampak jelas dalam Rancangan undang Undang Ketentuan umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, program pengampunan pajak akan digelar mulai awal Januari 2022. Program ini, akan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022. […]
-
Sri Mulyani Usulkan Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kilogram
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan tarif pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Adapun usulan ini akan dimasukan di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan klaster kelima di dalam RUU KUP mengatur pengenaan pajak baru berupa pajak karbon lingkungan yaitu pengenaan pajak karbon […]
Got any book recommendations?
WA only