Mindblown: a blog about philosophy.
-
Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai Rp 1.523,7 Triliun Pada Oktober 2023
Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2023 mencapai Rp 1.523,7 triliun, atau 88,69% dari target APBN. Realisasi penerimaan pajak ini tumbuh 5,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, meskipun tren pertumbuhannya mulai melambat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya cukup optimistis sampai dengan akhir tahun, target Rp 1.818,24 triliun akan […]
-
Kemenkeu Siap Luncurkan Sistem Pajak Canggih
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax system. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan, core tax system tersebut akan dilengkapi dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Hadirnya fitur tersebut akan membuat data mengenai wajib pajak akan semakin akurat. Selain itu, fitur tag […]
-
Resmi Berlaku! Beli Rumah hingga Maksimal Rp 5 Miliar Bebas PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan baru mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang […]
-
Jangan Lupa Minta Bukti Potong Pajak Saat Resign, Ini Fungsinya
Wajib pajak karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign dari tempatnya bekerja diingatkan untuk meminta bukti potong pajak penghasilan (PPh). Bukti potong PPh dari perusahaan lama ini kemudian perlu diberikan ke pemberi kerja yang baru. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa bukti potong PPh akan digunakan oleh pemberi kerja yang baru untuk melakukan penyesuaian penghitungan […]
-
Terbaru! Rumus Tarif Efektif untuk PPh Karyawan 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan metode penghitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 karyawan akan berubah mulai Januari 2024. Skema penghitungan akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menuturkan landasan hukumnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan tinggal ditandatangani. “Insya Allah beberapa saat ke […]
Got any book recommendations?
WA only