Mindblown: a blog about philosophy.
-
Apa Itu Indentor dalam Ketentuan PPN?
IMPOR merupakan salah satu bentuk kegiatan dari perdagangan internasional. Impor memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri atau yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung menggerakkan perekonomian dan mendukung stabilitas negara. Secara harfiah, impor berarti kegiatan memasukkan barang ke […]
-
Ada Relaksasi PPN, Perumnas Kebut Penjualan Hunian TOD
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada hunian di bawah Rp2 miliar oleh pemerintah berpotensi mendorong penjualan hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan pembebasan PPN pada hunian di bawa Rp2 miliar oleh pemerintah, diharapkan dapat mendorong kepemilikian hunian yang berkualitas dana ramah lingkungan di masyarakat. Dengan begitu angka […]
-
OECD: Laba yang Dipajaki Rendah Justru Ada di Negara Bertarif Tinggi
Kajian terbaru yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan mayoritas laba yang dipajaki dengan tarif rendah justru berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi. Meski tarif pajak statutori (statutory tax rate) yang ditetapkan oleh yurisdiksi sudah tinggi, perusahaan multinasional bisa memperoleh laba dengan tarif pajak efektif yang rendah dari yurisdiksi tersebut […]
-
Komisi II DPRD Kaltim: Penghapusan pajak progresif pacu ketaatan pajak kendaraan
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mendorong penghapusan pajak progresif kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dapat memacu ketaatan wajib pajak. “Penghapusan pajak progresif dan BBNKB II bisa berdampak positif untuk masyarakat. Mereka tidak perlu lagi membayar biaya tambahan jika memiliki lebih dari satu kendaraan, serta memudahkan balik nama,” kata […]
-
NIK-NPWP Belum Terintegrasi, Layanan Perbankan Bisa Terganggu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun, pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Melalui pemadanan data NIK dan […]
Got any book recommendations?
WA only