Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sebanyak 58,7 Juta NIK Sudah Terintegrasi NPWP, DJP: Cukup Progresif
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utama menyampaikan, sudah ada 58,7 juta NIK yang dilakukan pemadanan menjadi NPWP atau sekitar 82,3% dari total keseluruhan hingga akhir Agustus 2023. Artinya masih ada sekitar 12,6 juta wajib […]
-
72,5% dari Target, Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp1.246,7 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengantongi penerimaan pajak mencapai Rp1.246,7 triliun dalam periode Januari-Agustus 2023. Realisasi penerimaan pajak memenuhi porsi 72,58% dari target. Secara year-on-year (yoy), penerimaan pajak ini tumbuh 6,4% dibandingkan periode Januari-Agustus 2022. “Kinerja penerimaan pajak melambat dengan pertumbuhan single digit,” ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023). […]
-
Kemenkeu: Tahun Depan, Tarif PPN Tetap 11 Persen
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) belum akan melakukan penyesuaian atau tetap 11 persen pada 2024. Kepastian itu disampaikan meskipun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disebutkan, tarif PPN dapat dinaikkan menjadi 12 persen sebelum 2025. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Kuangan Wahyu […]
-
Pemeriksaan Data Konkret yang akan Daluwarsa Dipercepat, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2023 memerintahkan KPP untuk langsung memeriksa wajib pajak dengan data konkret yang memiliki daluwarsa penetapan sampai dengan 90 hari. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyeragamkan penanganan DJP atas data konkret yang dapat ditindaklanjuti. “Surat edaran ini sebetulnya adalah semacam prosedur […]
-
PMK 61 Berlaku, DJP Belum Minta Bantuan Penagihan Pajak Negara Mitra
Ditjen Pajak (DJP) tercatat belum menerima ataupun memberikan bantuan penagihan pajak kepada yurisdiksi mitra meski landasan hukum terkait bantuan penagihan tersebut sudah diundangkan dan berlaku sejak 3 bulan lalu. Adapun landasan hukum bagi DJP untuk menerima ataupun memberikan bantuan penagihan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023 yang diundangkan dan berlaku mulai 12 Juni 2023. “Sampai saat ini […]
Got any book recommendations?
WA only