Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kantongi Rp 12,57 Triliun dari PPN Produk Digital
DIREKTORAT Jenderal Pajak mencatat, setoran-pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) ke kas negara hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 12,57 triliun. Secara terperinci, angka itu berasal dari Rp 731,4 miliar setoran pada tahun 2020, sebanyak Rp 3,90 triliun setoran pada tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022 dan […]
-
Aturan Pajak Natura Segera Terbit! Siap-siap Fasilitas Karyawan Ada yang Kena PPh
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, aturan tersebut sudah selesai proses harmonisasi. Dengan begitu, aturan pajak natura dipastikan bisa terbit pada bulan ini sehingga dapat memberikan kepastian bagi wajib pajak […]
-
Putusan Pengadilan Pajak Harus Berkualitas Agar Bisa Jadi Preseden
Pengadilan Pajak dipandang perlu mengeluarkan putusan-putusan yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) John Hutagaol mengatakan putusan Pengadilan Pajak seyogianya berkualitas sehingga dapat menjadi preseden hukum atau acuan untuk sengketa pajak yang serupa di kemudian hari. “Inilah yang diharapkan dari setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan […]
-
Sri Mulyani: Dunia Mulai Bersiap Terapkan Global Minimum Tax
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut berbagai negara kini tengah bersiap menerapkan kesepakatan pajak minimum global (global minimum tax). Sri Mulyani mengatakan Indonesia sejauh ini masih menggunakan insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi. Menurutnya, berbagai skema insentif fiskal tersebut juga terus diasah agar efektif menarik investasi. “Ini yang akan menjadi salah satu fokus karena […]
-
Jasa Angkutan Umum di Jalan Bebas PPN, Kring Pajak: Kode Fakturnya 080
Jasa angkutan umum di darat merupakan salah satu jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN mulai 1 April 2022 sehingga pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan jasa tersebut perlu menerbitkan faktur pajak. Kring Pajak menjelaskan bahwa jasa angkutan umum di darat yang sudah dikategorikan sebagai jasa kena pajak (JKP) ini diatur dalam UU […]
Got any book recommendations?
WA only