Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Pajak Dinilai Tidak Pengaruhi Investasi pada Tahun Politik 2024
Ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan insentif pajak yang akan diberikan pemerintah tahun 2024 tidak terlalu bergantung pada rezim pemerintahan, yang artinya juga tidak berpengaruh terhadap investasi di tahun politik. Meski demikian, tetap saja investasi di tahun politik memang lebih menantang, apalagi jika investasi tersebut memerlukan kepastian dukungan regulasi […]
-
Insentif Pajak Tak Laku Bakal Dihapus
Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam beberapa tahun terakhir, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 dan beberapa hambatan lain memang menekan ekonomi Indonesia. Namun ternyata, insentif pajak yang ditawarkan pemerintah ini tidak semuanya disambut dengan baik oleh pengusaha maupun investor. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa beberapa insentif pajak sepi peminat. Oleh karena itu, BKF berencana meninjau kembali […]
-
Indef: Insentif Pajak Hanya Berpengaruh Kecil Buat Dorong Investasi
Direktur Eksekutif Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut, pengucuran insentif pajak hanya berpengaruh kecil untuk mendorong investasi. Pasalnya, investor bukan melihat insentif ketika ingin berinvestasi, tetapi potensi market. Selain itu, hambatan akan tetap ada karena Indonesia punya aturan yang melarang banyak komoditas ekspor dalam bentuk bahan mentah. Itu menyebabkan investor […]
-
Manfaatkan! Pemkab Bandung Kembali Berikan Pemutihan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali mengadakan program pemutihan denda pajak daerah. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan program pemutihan diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak daerah. Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah dari pandemi Covid-19. “Pemkab Bandung mengeluarkan kebijakan program insentif pajak daerah untuk pemulihan ekonomi sebagai […]
-
Dirjen Pajak Bisa Terbitkan SKP Kurang Bayar WP Peserta PPS Jika Ini
Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ditjen Pajak (DJP) dapat menerbitkan surat teguran dalam rangka pengenaan PPh yang bersifat final sesuai dengan PMK 196/2021. Surat teguran itu bisa diterbitkan jika, pertama, wajib pajak tidak menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi harta bersih. Kedua, wajib pajak tidak […]
Got any book recommendations?
WA only