Mindblown: a blog about philosophy.
-
Negara Rugi Miliaran Rupiah, Penyidik Ditjen Pajak Sita Aset Pengemplang Pajak,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) melakukan penyitaan aset milik tersangka kasus pidana di bidang perpajakan berinisial HW. Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik PNS Kanwil DJP Sulselbartra dengan didampingi Tim Seksi Korwas PPNS Polda Sultra di Kelurahan Lamokato Kabupaten Kolaka, Selasa (23/5). Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Arridel Mandra […]
-
Negara Mitra IPEF Sepakat Perangi Pencucian Uang, Penggelapan Pajak hingga Korupsi
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) hari Sabtu (27/05), para Menteri dan Pejabat Senior dari 14 negara Anggota IPEF yaitu Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam kembali bertemu untuk membahas status negosiasi dan menyambut baik kemajuan Pilar IV yang dicapai […]
-
Usai Dipanggil KPK, Pegawai Pajak yang Buka Jasa Konsultan Tutup Usaha
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan ada empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sudah dipanggil untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Keempatnya dipanggil oleh tim Direktorat LHKPN KPK lantaran diketahui turut memiliki usaha yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, dengan tanggung jawab mereka di masing-masing Ditjen Kementerian. […]
-
Emak-emak Arisan Rp 2,5 M di Makassar Baru Urus NPWP Usai Viral
Emak-emak peserta arisan Rp 2,5 miliar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), baru mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah viral di media sosial. Hal itu disampaikan pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra). Dilansir detikSulsel, Senin (29/5/2023), Plt Kabid P2 Humas Ditjen Pajak Sulselbartra Alimuddin Lisaw mengatakan sejumlah peserta arisan ada yang […]
-
Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Pakar: Bagaimana Bisa Independen Kalau Masih di Kemenkeu?
Pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti, mencatat beberapa hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalihkan sistem Pengadilan Pajak. Itu akan berpindah dari semula di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Susi menyatakan, Kementerian Keuangan harus memahami makna Pengadilan Pajak. Sebagai sebuah pengadilan, itu disebutnya harus tunduk pada prinsip-prinsip sebuah pengadilan. Ia lantas […]
Got any book recommendations?
WA only